1.Korupsi
Korupsi di Indonesia berkembang pesat. Korupsi meluas, ada dimana – mana dan terjadi
secara sistematis. Artinya seringkali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih
dan memanfaatkan technology modern. Seseorang yang mengetahui ada dugaan korupsi
jarang yang mau bersaksi dan kalau pun berani melapor serta bersaksi, ada saja oknum
penegak hokum yang tidak melakukan tindakan hokum sebagaimana mestinya. Itulah
sebabnya dalam kenyataan hidup sehari – hari. Korupsi dianggap biasa dan dimaklumi
banyak orang. Masyarakat yang terbiasa korup, akan sulit membedakan yang mana
tindakan yang korup dan yang mana tindakan yang tidak korup.
2.Kemiskinan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin.
Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.
Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
3.krisis pemimpin
Sampai tulisan ini dibuat, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang pernah keluar dari PBB. Bergabung pertama kali tahun 1950 sebagai anggota ke-60 PBB, kemudian Indonesia menarik keanggotaannya pada tahun 1965. Soekarno, presiden Indonesia saat itu sangat berang dengan keputusan PBB mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Lalu kemudian Soekarno mendirikan Conefo (Konferensi Negara-Negara Kekuatan Baru) sebagai tandingan PBB. Sebelum keluar dari PBB, Soekarno sempat menyampaikan pidato dengan berapi-api di Sidang Umum PBB yang isinya meminta agar badan dunia tersebut dipindahkan markas besarnya ke luar Amerika Serikat. Bukan hanya pidatonya saja yang berhasil mendapat berkali-kali tepukan tangan, namun Soekarno juga sukses menyelenggarakan Ganefo (tandingan Olimpiade versi Conefo) yang diikuti 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan, serta diliput sekitar 500 wartawan asing. Saat-saat itulah terakhir kali Indonesia memiliki pemimpin superpower dan menjadi salah satu negara yang paling disegani di seluruh dunia.4.Lunturnya kepribadian bangsa
globalisasi jika tidak kita pahami betul, tentunya akan sangat mengancam jati diri kita sendiri. Sebagai contoh yaitu: masalah psitropika, sex bebas, degradasi moral, degradasi penghormatan terhadap nilai-nilai moral yang ada, serta minimnya rasa cinta pada budaya bangsa sendiri. Baru-baru ini kita mendapatkan contoh banyak pelaku-pelaku teror banyak yang berasal dari generasi muda. Hal ini terjadi karena rendahnya pemahaman ideologi serta pedoman hidup yang ada pada setiap generasi muda, mudah terbujuk, terbawa hasutan, dan lain-lain. Hal itu dapat diketahui, dari fakta yang ada 75% generasi muda tidak hafal dan memahami falsafah idiil Pancasila. Parah, memang. Hal-hal tersebut, tentulah sangat mengkhawatirkan.
Sebuah bangsa yang besar akan abadi dan bermartabat jika generasi mudanya sangat peduli terhadap budaya-budaya serta pedoman hidup yang telah mengakar abadi sebelumnya di tengah masyarakat. Serta dapat dengan baik membagi-bagi efek globalisasi sesuai kaidah yang ada, bermanfaat atau tidak bagi kelestarian suatu identitas bangsa Indonesia selanjutnya. Kemudian di era globalisasi ini generasi muda diharapkan mampu memberikan inovasi, kesetiaan, pengorbanan, serta komitmennya dalam membangun negara dan mempertahankan budi luhur identitas bangsa ini kedepannya agar mampu bertahan dan dapat bersaing serta memiliki ciri yang khas, “INDONESIA”.
5.Daerah ingin merdeka
Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah organisasi separatisme yang menentang pemerintahan yang sah dengan gerakan makarnya dan berada di wilayah Papua Barat. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini disebut dengan nama Irian Jaya.
OPM ditengarai sering melakukan aksi kekerasan dan melakukan penyerangan bersenjata terhadap warga sipil termasuk TNI dan Polri di berbagai wilayah Papua untuk menciptakan ketidakstabilan. Pemerintah menurunkan TNI dan Polri untuk melakukan penumpasan terhadap gerombolan OPM yang sudah sangat meresahkan warga.
Penyatuan wilayah Irian Jaya (sekarang Papua) kedalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sah dan dibenarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
6.Hukum yang tak adil
0 Comments