Pro-kontra Indonesia gagal

Akhir-akhir ini media massa di negara kita dihebohkan oleh peringkat yang dikeluarkan oleh organisasi Fund for Peace (FFP) yang memposisikan Indonesia sebagai negara gagal. Di kalangan atas, ada yang setuju dan menganggap wajar bila Indonesia dikategorikan sebagai negara gagal. Tapi ada juga yang menentangnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Indra, mengaku tidak terkejut jika Indonesia mendapat predikat negara gagal.Menurutnya, beberapa tahun terakhir ini, pemerintah telah gagal menjalankan peran dan kewajibannya. Indonesia, kata Indra, diliputi berbagai masalah yang tidak terselesaikan dengan baik, bahkan hampir di semua bidang. Salah satunya, kata dia di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Selain itu, perilaku korup terus marak merambah di seluruh lini. Belum lagi, lanjutnya maraknya kejahatan dan kekerasan serta peredaran narkoba yang membuat rasa aman publik sangat terusik.Pemerintahpun, kerapkali gagal dalam memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak masyarakat terhadap tindakan perampasan hak dan kesewenang-wenangan para pemodal yang pada akhirnya membuat masyarakat frustasi.

TKI kita lebih banyak jadi budak-budak di negeri orang dengan beragam masalahnya, pekerja dan buruh kita di dalam negeri juga terkesan dibiarkan menjadi objek perbudakan modern dengan tameng outsourcing & pekerja kontrak," kata dia. "Jadi sangat wajar dan tepat apabila FFP memasukkan Indonesia dalam kelompok negara-negara gagal di dunia.

Peringkat Indonesia yang dikeluarkan oleh FFP harusnya menjadi cambuk bagi pemerintah untuk memperbaiki bangsa ini. Sehingga tujuan negara bisa benar-benar tercapai dan Indonesia tidak lagi disebut sebagai negara gagal.

Dikutip dari laman fundforpeace.org, posisi Indonesia dinyatakan merosot ke peringkat 63 dengan skor 80,6 dalam Indeks Negara Gagal 2012 atau Failed State Index 2012. Indeks yang dikeluarkan organisasi FFP itu menilai peringkat ini turun dibandingkan dari tahun 2011 di mana Indonesia berada di peringkat 64 dengan skor 81.

Indeks ini dilakukan kepada 178 negara menggunakan 12 indikator tekanan sosial, ekonomi, dan politik pada negara. Selain itu, FFP  juga menggunakan lebih dari 100 subindikator. Ini termasuk isu-isu seperti pembangunan tidak merata, legitimasi negara, protes kelompok masyarakat, dan penegakan hak asasi manusia.

Menurut politisi partai Golkar, Bambang Soesatyo, faktor lain yang juga dijadikan pijakan FFP adalah ketidakmampuan pemerintah menegakkan hukum dalam arti luas dan yang sebenar-benarnya. "FFP, boleh jadi, juga melihat kelemahan pemerintah menghadapi tekanan dan kepentingan asing selama ini," ungkapnya.  

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin  menaambahkan, beberapa hal yang menyebabkan Indonesia masuk dalam daftar negara gagal ialah adanya ketidakmerataan dalam distribusi kekayaaan negara, merajarelanya korupsi, penguasaan negara oleh segelintir orang  tertentu.

"Harus kita akui bahwa banyak masalah di tubuh bangsa ini, kalau pun kita tidak menutup mata terhadap kemajuan perbaikan yang telah dilakukan. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa ini."

Namun semua itu ditepis oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik yang menyatakan bahwa Indonesia jauh dari apa yang tercermin dari survei Failed State Index 2012

Wacik menuturkan, jika dibandingkan survei yang sama pada 2005 lalu, peringkat Indonesia membaik. Pada 2005 lalu, peringkat Indonesia dalam Failed State Index berada di posisi 47 dan sekarang berada di urutan 63. "Jadi, jangan diterjemahkan Indonesia sebagai negara yang gagal," ujarnya.

Ia menjamin bahwa situasi di Indonesia saat ini dalam kondisi bagus dan meminta masyarakat maupun investor tidak takut dengan keamanan di Indonesia. "Kalau tidak aman, tak mungkin Presiden ke Meksiko seminggu. Tidak mungkin perekonomian tumbuh 6,5 persen dan tak mungkin investor asing datang," jelas Wacik.

Apapun pendapat anda mengenai wacana ini, anda pro ataupun kontra, kita tak sepatutnya berlebihan dalam menanggapinya. Negara ini mau gagal atau tidak, kitalah, masyarakat negeri ini yang menentukannya.